MAKALAH ORGANISASI MANAJEMEN
PENERAPAN MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN
DISUSUN OLEH:
1. Charolin
2. Dita Sylviana
3. Meriya Hariyanti
4. Rima Aprian Astuti
5. Rima Oktaviana
6. Shinta Maharani
7. Vika Frestisari
Tingkat III Kebidanan
Dosen Pembimbing : Yanti Sutriyanti S.Kep, M.Kes
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU
PRODI KEBIDANAN CURUP
TAHUN 2010/2011
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya , sehingga penulisdapat menyelesaikan makalah dengan judul “Penerapan Manajemen pelayanan Kebidanan KB” untuk menjadi sumber nilai dalam mata kuliah Organisasi Manajemen
Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis menghaturkan terimakasih kepada:
1. Bunda Yanti Sutriyanti, S.Kep, M.Kes selaku dosen pembimbing.
2. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.
Dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu penulis meminta maaf kepada penilai maupun pembaca. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Curup, Desember 2011
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………....... 1
KATA PENGANTAR………….………………………………………..………………….. 2
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………… 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang……………………………............………………………….…………. 4
B. Rumusan masalah……………………….…..........……………………………………. 6
C. Manfaat dan tujuan………………..……………….............………………………….. 7
BAB II ISI
A. Manajemen penerapan pelayanan KB……..…….....................……………………… 8
B. Sasaran RPJMN 2009……………………………........……….………………………. 8
C. Persandingan sasaran strategi dasar, kegiatan priototas KB/KR dan Permendagri 13/2006 ………………………..………………….......................................................... 10
D. Landasan keterkaitan strategi dasar dengan upaya dan kegiatan bidang KB dan KR……………………………..……........................................................................….. 11
E. Kerangka pikir konseptual faktor penyediaan pelayanan KB……………...…..…. 11
F. Desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu…............................................................……. 13
G. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi……………...…..............................................................……… 15
H. Tiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih…….……..… 17
I. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB……................................…...…… 17
J. Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau…… 18
K. Program kb diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah………................................................................................................ 19
L. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program kb terutama bagi rakyat miskin……............................................…..........................................................……… 20
M. Program prioritas……………………..................................…………………………. 21
N. Peningkatan akses pelayanan........................................................................................ 21
O. Peningkatan kualitas pelayanan ......…………........................……………………… 22
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan…………………......…..................................................................………. 24
B. Saran……………………....……...........................................…………………………. 24
DAFTAR PUSTAKA………………...................................……………………………… 25
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita, meskipun tidak selalu diakui demikian. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Dasar pemikiran lahirnya KB di Indonesia adalah adanya permasalahan kependudukan. Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah : jumlah besarnya penduduk ,jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah kematian penduduk, jumlah kelahiran penduduk dan jumlah perpindahan penduduk
Pengendalian kuantitas penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana telah bergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-Iaki dan perempuan sepanjang siklus hidup, termasuk hak-hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, serta tanggung jawab laki-Iaki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Paradigma baru ini berpengaruh besar antara lain terhadap hak dan peran perempuan sebagai subyek dalam ber-KB.
Saat ini, program Keluarga Berencana di Indonesia telah berhasil membina sekitar 27,2 juta peserta KB aktif, dan mengajak peserta KB baru sekitar 6 juta pasangan setiap tahunnya. Semua ini dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak reproduksi agar keluarga dapat mengatur waktu kehamilan, jumlah anak, jarak kelahiran sehingga mempunyai jumlah anak ideal sesuai dengan keinginan atau tanpa paksaaan dari pihak manapun. Dalam mengatur waktu, jumlah, jarak kelahiran anak yang ideal tersebut, maka faktor utamanya adalah penggunaan alat dan/obat kontrasepsi dalam proses manajemen pelayanan KB secara keseluruhan sesuai dengan minat dan kondisi calon dan peserta KB. Upaya untuk memenuhi keinginan calon dan peserta KB dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi melalui manajemen pelayanan KB ini dikaitkan dengan Jaminan Komoditas Kesehatan Reproduksi (Commodity Security on Reproductive Health).
Penurunan TFR ini menurut hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 adalah 2.6 anak per wanita usia subur, atau terjadi penurunan sebesar 50 persen bila dibandingkan dengan TFR kondisi tahun 1971 sebesar 5,6 anak per wanita usia subur (Sensus Penduduk tahun 1971). Adapun TFR tersebut dicapai dengan kondisi tingkat pemakaian kontrasepsi atau “Contraceptive Prevalence Rates (CPR)” sekitar 61,4%. Pada tahapan selanjutnya diharapkan JKK mampu mempertahankan bahkan meningkatkan CPR menjadi lebih dari 61,4 %. Sementara itu, data memperlihatkan bahwa saat ini belum seluruh pasangan yang ingin ber KB mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :
1. Apakah pengertian manajemen penerapan pelayanan KB
2. Apa sasaran RPJMN 2009?
3. Bagaimana persandingan sasaran strategi dasar, kegiatan priototas KB/KR dan permendari 13/2006?
4. Apa landasan keterkaitan strategi dasar dengan upaya dan kegiatan bidang KB dan KR?
5. Bagaimana kerangka pikir konseptual faktor penyediaan pelayanan KB?
6. Bagaimana desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu
7. Bgaimana tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi?
8. Bagaimana tiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih?
9. Bagaimana tenaga pengelola KB apada setiap kecamatan?
10. Bagaimana tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau?
11. Bagaimana program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah?
12. Bagaimana terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin?
13. Apa saja program prioritas KB?
14. Bagaimana peningkatan akses pelayananKB ?
15. Bagaimana peningkatan kualitas pelayananKB ?
C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain :
1. Pengertian manajemen penerapan pelayanan KB
2. Sasaran RPJMN 2009
3. Persandingan sasaran strategi dasar, kegiatan priototas KB/KR dan permendari 13/2006
4. Apa landasan keterkaitan strategi dasar dengan upaya dan kegiatan bidang KB dan KR
5. Kerangka pikir konseptual faktor penyediaan pelayanan KB
6. Desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu
7. Tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi
8. Tiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
9. Tenaga pengelola KB apada setiap kecamatan
10. Tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau
11. Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah
12. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
13. Program prioritas KB
14. Peningkatan akses pelayananKB
15. Peningkatan kualitas pelayananKB
BAB II
PEMBAHASAN
A. Manajemen penerapan pelayanan KB
Manajemen penerapan pelayanan KB merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; pimpinan yg bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi dengan mengacu pada hal-hal berikut :
1. Visi BKKBN
Seluruh keluarga ikut KB
2. Misi BKKBN
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
3. Grand strategy
a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program kb;
b. Menata kembali pengelolaan program kb;
c. Memperkuat sdm operasional program kb;
d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan kb;
e. Meningkatkan pembiayaan program kb.
B. Sasaran RPJMN 2009
Adapun Sasaran dan indicator RPJMN 2009 pada program Kb adalah sebagai berikut :
INDIKATOR | SASARAN |
LPP | 1.14% |
ANGKA KELAHIRAN (TFR) | 2.2 ANAK |
“UNMET-NEED” | 6% |
KESERTAAN KB PRIA | 4,5% |
MEDIAN KAWIN PERTAMA WANITA | 21 TAHUN |
Sasaran RPJMN 2009 pada program Kb adalah sebagai berikut :
SASARAN |
MENINGKATNYA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI RASIONAL, EFEKTIF, dan EFISIEN; |
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; |
Meningkatnya jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; |
Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional; |
C. Persandingan Sasaran Strategi Dasar, Kegiatan Priototas KB/Kr Dan Permendari 13/2006
SASARAN STRATEGI DASAR | PROGRAM KB/KR | PERMENDAGRI 13/2006 |
§ Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai (Strategi Dasar ke-3 Sasaran ke-3) § Seluruh desa/kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu (Strategi Dasar ke-1 Sasaran ke-3) § Di setiap kecamatan tersedia alat/obat kontrasepsi swasta dengan harga yang terjangkau (Strategi Dasar ke-5 Sasaran ke-3) | § PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB § PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB/KR | § Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB § Pelayanan KB medis operasi § Pembinaan KB § Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepssi bagi Keluarga Miskin § Pengadaan sarana mobilitas TKBK § Pengadaan alat kontrasepsi § Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB |
D. Landasan Keterkaitan Strategi Dasar Dengan Upaya Dan Kegiatan Bidang KB Dan Kr
Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)
E. Desa/Kelurahan Terutama Di Daerah Tertinggal, Terpencil Dan Perbatasan Mendapatkan Pelayanan Kb Bermutu
No | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1. | Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota | 1) Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS 2) Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap 3) Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi | 1. 100% tempat pelayanan 2. 100% RS type D Pasca persalinan: 19,1- 50%, Pasca aborsi: 22,5- 50% |
2. | Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin | Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis | 100 % |
3. | Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain. | 1) Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi 2) Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan | Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan |
4. | Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. | 1) Penggunaan kontrasepsi secara REE 2) Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent 3) Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat. | a) Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %) b) Infertil sekunder KB spacing 0% c) Menurunnya angka drop out (<15%) >90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan |
5. | Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. | 4) Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu | a) 0% kematian kontap, b) <1% komplikasi dan efek samping c) <0.5% kegagalan d) Semua Kabupaten/ Kota memiliki TJM |
G. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi
NO | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1 | Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent | Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent | 100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent |
2. | Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria | Prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota | Pemakai kondom dan MOP 3,6% |
3. | Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama | Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat | Prevalensi >10% |
4. | Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL) | Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota | Penggunaan metode MAL 1% |
5 | Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda | Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota | Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5% |
6 | Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi | Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat | Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 % |
7 | Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi | Prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota | Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26% |
H. Tiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
NO | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1. | Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya | 1) Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling 2) Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent” | 100% Kabupaten |
2. | Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR | Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang: - pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual - KRR | 100% Kabupaten |
I. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
NO | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1. | Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial | Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota | 100% Kabupaten/Kota |
2. | Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM | Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB | 100% Kabupaten/Kota |
J. Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau
NO | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1. | Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta | 1. Jenis dan jumlah kontrasepsi ber-merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta | 100% Kabupaten/kota |
2. | Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services) | 1) Penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota 2) Anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK) | 100% Kabupaten/kota |
K. Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah
NO | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1. | Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota | 1) Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota 2) Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah | 100% Kabupaten/Kota |
2. | Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota | 1) Semua rantai pelayanan KB-KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup 2) Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR | 100% Kabupaten/Kota |
L. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
NO | OUTCOME INDIKATOR | LEAD INDIKATOR | TARGET |
1. | Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah | 1) Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB 2) Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat | 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat |
2. | Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya | 1) Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB | 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya |
3. | Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care) | 1) Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service” | 100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM) |